Langsung ke konten utama

Petinggi Negara Papua Barat Ancam Indonesia ke Mahkamah Internasional


Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) akhirnya memohon diri dari tahapan negosiasi dengan Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional. Sikap ini dijabarkan dalam surat tahap kedua kepada Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, surat pertama yang dilayangkan di era Presiden SBY tak mendapat jawaban. Komandan Kepolisian NFRPB, Elias Ayakeding mengatakan, dalam surat tahap kedua ini kembali ditawarkan perundingan dengan pemerintah Indonesia, sebelum NFRPB menempuh jalur diplomasi yang lebih tinggi; sidang mahkamah internasional.

"Ini sifatnya sekalian memohon diri dari tahapan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional. Surat pertama sudah disampaikan sejak Presiden SBY dan kini Presiden Jokowi, namun hingga kini belum ada jawaban," kata Ayakeding, didampingi sejumlah anggota NFRPB di Prima Garden Abepura, Kamis (20/7).

Ayakeding menambahkan, jika surat ini tetap tak ditanggapi maka pihaknya lansung membawa persoalan Papua ke Mahkamah Internasional sesuai dengan aturan piagam PBB pasal 35 ayat 2. "Ada 20 tembusan ke kedutaan besar negara sahabat," katanya kepada Cenderawasih Pos.

Upaya ini juga akan meminta dukungan dan pengakuan kepada negara-negara pasifik yang tergabung dalam (Pasifik Independen Forum) untuk mengakui kedaulatan NRFPB yang telah diproklamirkan pada 19 Oktober 2011 lalu.

"Kami akan menggugat secara hukum pemerintah Indonesia atas kedaulatan kami di atas tanah kami negara federal, selama aneksasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan bila sampai Oktober 2017 Indonesia tak menanggapi maka kami akan melakukan gugatan di Den Haag, Belanda," tegasnya.

Dari surat yang disusun Presiden NFRPB, Forkorus Yaboi Sembut, Ayakeding membacakan bahwa NFRPB telah menyiapkan beberapa agenda yang disampaikan kepada Perdana Menteri Kerajaan Belanda sebagai mantan kolonial Nederlands New Guinea Papua Belanda, serta Sekretaris Jenderal Pasifik Islands Forum. Gugatan hukum atas sengketa aneksasi wilayah kedaulatan dan permasalahan Unilateral Declaration of Independence juga disiapkan.

Forkorus juga meminta meminta Sekretaris Jendral PBB untuk mencatat ulang atau mendaftar ulang Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) sebagai negara yang baru merdeka (newly independe state).

Mengingat NFRPB sudah pernah didaftar oleh pengacara internasional, Mr. Jan di Brussels ke Sekretariat PBB melalui register email kepada Tn. Ban Ki Moon Sekretaris Jenderal PBB pada 15 Februari 2012, kemudian telah mendapat konfirmasi penerimaan dari United Nations (UN) Security Service dengan Nomor 827 567848.

"Saya minta agar negara-negara anggota PBB mengambil sikap toleransi terhadap hukum bangsa-bangsa tentang aneksasi wilayah negeri Papua Barat dan Unilateral Declaration of Independence Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, 19 Oktober 2011 di Jayapura sebagai dasar hukum terbentuknya NFRPB," tulis Forkorus. (ade/lay)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menteri Malaysia : Wirathu Jangan Coba-coba ke Aceh, Atau Rudal Kami yang Akan Menyambut Duluan!

Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein, menanggapi seruan Wirathu yang mengancam akan menyerang Aceh, Rabu (15/3/2017).

Berbicara kepada wartawan di lobi parlemen, Hishamuddin mengatakan bahwa Malaysia memiliki hubungan istimewa dengan Indonesia, khususnya Nangroe Aceh Darussalam.

Hishamuddin mengatakan, Malaysia akan dengan senang hati mengirimkan rudal-rudal mereka jika mendeteksi ada kapal atau pesawat Myanmar yang berisi biksu yang ingin menyerang Aceh.

”Hubungan Malaysia dan Indonesia seperti saudara kandung. Terlebih dengan Aceh. Kami tidak akan membiarkan seorang biksu pun yang dengan leluasa melewati laut Malaysia, tanpa berhadapan dengan rudal-rudal kami,” katanya.

Malaysia yakin Biksu Wirathu akan berpikir hingga sejuta kali jika ingin membuat rusuh di Aceh.

”Sangat tidak masuk akal jika Biksu Wirathu berani ke Aceh. Saya yakin ia akan membuat lubang kuburnya sendiri jika berani ke sana,” imbuh dia, seperti dikutip The Star.

Menhan Malaysia yang masih kerabat dekat…

Tidak Dipedulikan Pemerintah, Turki dan Brunei Berebut Bocah Aceh Ini

Naufal Rizki, pelajar kelas 2 MTSN Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh penemu energi listrik dari pohon kedondong mulai diincar negara luar. Tak tanggung-tanggung, Turki dan Brunei melalui menteri energinya mengaku tertarik memboyong Naufal ke nagara mereka. Hal ini mengemuka setelah tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah Indonesia meneruskan penelitian energi yang terbarukan tersebut.

"Energi yang terbarukan adalah masa depan dunia. Para penemunya adalah permata yang layak diperebutkan," ujar Menteri Energi Turki Yildiz, Senin (8/5) seperti dikutip dari AFP seraya menyayangkan pemerintah Indonesia yang tidak jeli melihat potensi rakyatnya sendiri.

Senada dengan Yildiz, Menteri Energi Brunei Darussalam Mohammad Yasmin bin Haji Umar juga mengutarakan hal yang sama.

"Efisiensi energi mutlak diberlakukan. Masa depan dunia berada di genggaman para penemu energi yang terbarukan. Kami berani membayar mahal demi hal tersebut," kataYasmin bin Haji Umar.

Biaya Penelitian Na…

Biksu Wirathu : Tak Ada yang Dapat Membendung Kami ke Aceh!

Terkait hukuman cambuk yang dikenakan kepada 2 orang pemeluk Buddha di Aceh, Wirathu selaku biksu Myanmar yang anti-Islam kembali meneriakkan ancamannya.

Biksu yang mendalangi pembantaian ratusan ribu muslim di Rohingya ini berjanji akan membalas perlakuan muslim di Aceh terhadap umat Buddha. Dikutip dari Aljazeera, Wirathu membanggakan pembunuhan massal yang telah dilakukan para pengikutnya.

"Kami telah membantai ratusan ribu muslim di Myanmar, tak ada yang dapat membendung kami ke Aceh," ujar biksu yang hanya dihukum satu tahun ini.

"Para biksu sudah dibekali kemampuan militer. Kami tidak hanya akan mengusir umat muslim di Myanmar, tapi juga di Asia Tenggara ini. Agar kedamaian tercipta abadi," ketusnya.



Biksu bernama lengkap Ashin Wirathu itu menyebarkan kebencian ke tengah masyarakat Myanmar. Dia menanamkan ketakutan suatu saat kelompok Muslim minoritas akan menguasai negara yang dulu dikenal dengan nama Burma itu.

Sepuluh tahun lalu, publik belum pernah mende…