Header Ads

Wacana Guru dan Bidan Bukan PNS, Kepala BKN : Mereka Tak Komitmen, Hanya Menyulitkan Negara




Kepala BKN Bima Wibisana mengatakan, perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata.

Saat baru diangkat ngakunya siap mengabdi di daerah, begitu jadi PNS hanya setahun sudah minta pindah.

Akibatnya, banyak daerah yang kekurangan, dan tidak sedikit pula kelebihan guru maupun bidan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Bima Haria Wibisana mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Daripada diangkat PNS, mereka bisa minta pindah. Banyak loh yang tidak memegang komitmennya sehingga daerah yang ditinggalkan kekurangan tenaga guru dan bidan," kata Bima saat dihubungi JPNN, Rabu (19/7).

Dikatakan, sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah tidak hanya PNS tapi P3K. Dengan demikian tidak semua formasi jabatan diarahkan ke PNS.

Bila semuanya diarahkan PNS, negara akan mengalami kesulitan dalam penggajian. Di samping masalah-masalah lainnya seperti kelebihan pegawai.

Honorer kategori dua (K2) bereaksi keras terhadap wacana yang dilontarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BN) Bima Haria Wibisana agar guru dan bidan cukup berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), bukan PNS.

Honorer K2 menuding wacana itu sengaja dilontarkan agar UU Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak jadi direvisi. Selama ini, honorer K2 mendesak UU ASN segera direvisi untuk mengakomodir mereka bisa diangkat menjadi CPNS.

"Kalau kami nilai, alasan kepala BKN sangat mengada-ada dan tidak bisa kami terima," kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Sumsel, Syahrial kepada JPNN, Kamis (20/7).

Dia mengaku prihatin dengan pernyataan kepala BKN soal perilaku guru tidak komitmen terhadap tempat kerjanya, minta pindah tempat tugas begitu diangkat menjadi PNS.

Honorer K2, lanjut Syahrial, terbukti punya komitmen tinggi, sudah mengabdi di tempat tugasnya sejak 1 Januari 2005 sampai saat ini belum ada yang pindah dari tempat tugasnya.

Syahrial menekankan lagi bahwa wacana tersebut bagian dari upaya pemerintah menjegal honorer K2 agar tidak diangkat menjadi CPNS.

"Terlalu banyak bahasa yang mendeskriditkan para honorer K2. Misalnya kami dikatakan tidak bermutu, tidak layak, sudah tua, tetapi anehnya seluruh instansi masih membutuhkan honorer K2 sampai saat ini," kritiknya.

Syahrial melanjutkan, kalau pemerintah mengatakan guru cukup, pegawai di setiap instansi cukup, sekali lagi pertanyaan, mengapa mereka masih dibutuhkan?(esy/jpnn)
Silahkan KLIK LIKE :





Tidak ada komentar